JF-17, ToT, dan Poros Baru Timur Tengah

Rencana pembelian pesawat tempur JF-17 Thunder senilai sekitar 4 miliar dolar AS oleh Arab Saudi dan sebagian diperkirakan akan dihibahkan ke Yaman, Sudan, Somalia, serta Suriah memunculkan diskusi luas di kawasan. Isu ini tidak hanya menyangkut penguatan militer, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi atau Transfer of Technology (ToT) yang strategis.

JF-17 merupakan produk kolaborasi Pakistan dan Tiongkok yang sejak awal dirancang sebagai pesawat tempur multirole berbiaya relatif rendah namun fleksibel. Karakter ini membuatnya menarik bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan kemampuan udara tanpa ketergantungan penuh pada Barat.

Dalam skema yang dapat dibayangkan, Saudi berperan sebagai pembeli utama sekaligus pusat distribusi regional. Posisi ini memberikan Riyadh daya tawar tinggi untuk menegosiasikan paket ToT sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak pengadaan.

Model kontrak ToT yang realistis adalah skema bertingkat dengan Saudi atau Yaman/Sudan sebagai hub utama. Dalam pola ini, transfer teknologi tidak disebar langsung ke negara penerima, tetapi dipusatkan di fasilitas industri dan militer Saudi.

Saudi dapat memperoleh hak perakitan akhir, pemeliharaan tingkat depot, serta pusat Maintenance, Repair and Overhaul regional untuk JF-17. Selain itu, pelatihan teknisi, insinyur, dan pilot dilakukan secara terpusat guna menjaga kontrol dan standar keamanan.

Negara-negara penerima seperti Yaman, Sudan, Somalia, dan Suriah lebih ditempatkan sebagai operator. Mereka menerima pesawat siap pakai, dukungan logistik, serta pelatihan operasional dasar tanpa akses ke teknologi inti.

Pendekatan ini dinilai paling aman secara geopolitik. Pakistan dan Tiongkok cenderung lebih terbuka memberikan ToT terbatas kepada Saudi dibandingkan langsung ke negara-negara yang situasi keamanannya belum stabil.

Jika dibandingkan dengan skema Barat, ToT JF-17 relatif lebih fleksibel. Pada program F-16, misalnya, Amerika Serikat sangat ketat membatasi alih teknologi, bahkan sekadar MRO sering kali harus dilakukan di fasilitas yang disetujui Washington.

Dalam kasus Rafale buatan Prancis, ToT memang lebih terbuka tetapi biayanya sangat tinggi dan tetap dibatasi pada sektor tertentu. Integrasi senjata dan avionik inti biasanya tetap dikendalikan produsen.

Gripen dari Swedia dikenal paling progresif soal ToT, seperti yang terjadi pada Brasil. Namun model ini mensyaratkan stabilitas politik, kemampuan industri, dan komitmen jangka panjang yang sulit dipenuhi negara konflik.

JF-17 berada di tengah-tengah spektrum tersebut. Ia menawarkan ToT praktis, seperti pemeliharaan, integrasi senjata nonstrategis, dan pelatihan industri, tanpa menyentuh source code radar atau teknologi mesin sensitif.

Bagi Saudi, skema ini sejalan dengan Visi 2030 yang menargetkan lokalisasi industri pertahanan. Penguasaan rantai perawatan dan dukungan teknis memberi nilai strategis jangka panjang, termasuk mengimbangi poros Israel-Uni Emirat Arab di Timur Tengah dan Afrika Timur.

Bagi negara seperti Yaman, dampaknya bersifat tidak langsung namun signifikan. Meski tidak memperoleh ToT penuh, jika tak dijadikan hub, Yaman berpotensi membangun kembali kekuatan udara dengan standar baru yang lebih terorganisasi dan terlatih.

Lebih dari itu, Yaman bisa memperoleh akses pada pusat pelatihan regional di Saudi, mengurangi ketergantungan pada model lama yang tidak terintegrasi dan penuh fragmentasi.

Namun keberhasilan skema ini sangat bergantung pada reformasi tata kelola sektor pertahanan Yaman. Tanpa profesionalisme, transparansi, dan kontrol sipil yang kuat, manfaat alutsista modern akan sulit dimaksimalkan.

Karena itu, penguatan militer melalui JF-17 seharusnya dibarengi reformasi institusional. Modernisasi alutsista harus berjalan seiring modernisasi manajemen.

Secara regional, langkah Saudi ini juga mencerminkan diversifikasi mitra strategis. Riyadh tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem Barat, tetapi membangun poros industri baru dengan Pakistan dan Tiongkok.

Bagi Pakistan dan Tiongkok, proyek ini membuka pasar besar sekaligus memperluas pengaruh geopolitik mereka di Timur Tengah dan Tanduk Afrika.

Di sisi lain, negara penerima mendapatkan kemampuan pertahanan udara yang meningkat tanpa beban politik berat seperti pada alutsista Barat. Ini menjadikan JF-17 sebagai instrumen stabilisasi, bukan eskalasi.

Pada akhirnya, paket JF-17 dengan ToT terbatas menunjukkan perubahan paradigma. Bukan sekadar membeli pesawat, tetapi membangun ekosistem pertahanan regional yang lebih mandiri, terkontrol, dan realistis di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

Jejak Lama Bantuan Militer Saudi

Arab Saudi bukan pemain baru dalam skema bantuan militer kepada negara sekutu. Sejak dekade 1970-an, Riyadh telah menjalankan diplomasi pertahanan dengan cara unik, bukan hanya menyumbang dana, tetapi juga langsung membelikan pesawat tempur dan persenjataan strategis bagi mitranya.

Pada era Perang Dingin, Saudi tercatat membantu Yaman Utara memperkuat angkatan bersenjatanya sebagai bagian dari upaya menahan pengaruh ideologi dan kekuatan regional yang berseberangan. Bantuan tersebut mencakup pembelian alutsista dan dukungan logistik jangka panjang.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap Lebanon pada masa-masa krisis politik dan keamanan. Saudi memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk menopang institusi militer negara itu, sekaligus menjaga keseimbangan regional di Timur Tengah.

Maroko dan Yordania turut masuk dalam daftar sekutu yang pernah menerima dukungan militer Riyadh. Dalam konteks ini, bantuan Saudi tidak selalu bersifat terbuka, tetapi diwujudkan melalui kontrak pembelian senjata dan pesawat yang difasilitasi langsung oleh kerajaan.

Irak pada periode tertentu juga merasakan pola serupa, terutama ketika kawasan menghadapi ketegangan geopolitik tinggi. Saudi melihat stabilitas sekutu sebagai bagian dari keamanan nasionalnya sendiri.

Yang kerap luput dari perhatian publik adalah dukungan Saudi kepada Pakistan. Pada 1970-an, Riyadh dilaporkan ikut mendukung penguatan angkatan udara Pakistan, termasuk dalam pengadaan pesawat tempur J-6 buatan Tiongkok yang digunakan Islamabad saat itu.

Pola ini menunjukkan bahwa Saudi sejak lama menggunakan diplomasi cek buku sebagai instrumen strategis. Membelikan alutsista bagi sekutu dianggap lebih efektif daripada mengirim pasukan langsung ke medan konflik.

Kini, pola lama itu kembali relevan di tengah dinamika geopolitik baru. Rencana pembelian pesawat dan persenjataan oleh Saudi untuk dibagikan kepada sekutu dipandang sebagai kelanjutan tradisi lama dengan konteks yang berbeda.

Perbedaannya, kawasan saat ini menyaksikan menguatnya poros Israel–Uni Emirat Arab. Kedekatan militer dan intelijen kedua negara itu menciptakan konfigurasi kekuatan baru yang mendorong Saudi untuk memperkuat lingkaran sekutunya sendiri.

Dalam lanskap tersebut, kebijakan Saudi bukan sekadar bantuan, melainkan pesan geopolitik. Riyadh ingin menegaskan bahwa ia tetap menjadi pemain kunci keamanan kawasan, dengan sejarah panjang menggunakan dukungan militer sebagai alat pengaruh dan stabilisasi regional.

Baca selanjutnya